"Saya (Anggota DPD asal Bali) sudah tiga kali mengirimkan surat Kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak Peraturan Presiden (Prespres) Nomor 51 Tahun 2014. Saya yakin Pak Jokowi akan mencabut (Perpres nomor 51/2014) ini, apalagi ini kan produk rezim sebelumnya (Pemerintahan SBY)," kata Wedakarna.
Wedakarna juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah disandera Partai Politik (Parpol). "Saya yakin masalah demo, masalah menolak reklamasi, dan isu reklamasi sudah di meja Presiden, namun Presiden tersandera oleh orang-orang politik yang ada di Jakarta!" tegasnya.
"Cara satu-satunya membujuk Presiden ialah menekan Presiden untuk mencabut Perpres nomor 51/2014, termasuk menekan parpol di belakangnya!" tambahnya.
Wedakarna juga mengancam untuk mengajak rakyat Bali tidak memilih Jokowi lagi pada pemilu presiden mendatang dan tidak memilih partai yang mengusungnya, termasuk ajakan "golongan putih" (golput) atau tidak memberikan suara saat pemilu.
"Tenang saja, beliau (Jokowi) sedang mencari momentum. Kalau sampai 2019 tidak dicabut oleh Presiden Jokowi, kita balikan angka 72 persen (perolehan suara) menjadi 27 persen. Kalau perlu golput. Golput hak masyarakat kita," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar